Sunday, 23 November 2008

Pamflet Panjang Tragedi Pendidikan Indonesia

Judul Buku : Utang dan Korupsi Racun Pendidikan
Penulis : Darmaningtyas
Penerbit : Pustaka Yashiba
Cetakan : Pertama, Juli 2008
Tebal : xiv + 280 halaman


Bagaimana potret dunia pendidikan di Indonesia? Baru-baru ini, masyarakat Indonesia mendapatkan sebuah jawaban yang ringkas, sederhana, tetapi amat mengena. Jawaban itu tersaji dalam novel fenomenal berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, yang menjadi semakin populer saat filmnya dirilis akhir September lalu. Dalam novel yang pada dasarnya adalah memoar itu, Andrea menyajikan potret ketimpangan akses pendidikan di tanah kelahirannya, Pulau Belitung, yang sepertinya juga masih menjadi masalah nasional.

Buku terbaru karya Darmaningtyas ini memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang hal itu. Buku yang ditulis oleh pengamat pendidikan lulusan Filsafat UGM ini bertolak dari pertanyaan sederhana: mengapa hingga saat ini pendidikan dasar masih belum dapat dinikmati semua warga negara Indonesia? Apakah benar masalah utamanya terletak pada ketersediaan dana yang terbatas, sebagaimana jawaban yang sering kita dengar dari pemerintah?

Melalui buku ini, Tyas, demikian beliau biasa dipanggil, menunjukkan bahwa ada penyebab yang lebih mendasar atas belum terpenuhinya hak-hak pendidikan masyarakat. Penyebabnya adalah trio racun yang sampai saat ini masih terus menjadi virus yang merusak masyarakat, yakni utang luar negeri, korupsi yang merajalela, dan inefisiensi. Tiga racun ini dipaparkan secara cukup detail dalam masing-masing satu bab khusus.

Utang luar negeri Indonesia hingga kini telah memberi dampak yang signifikan, termasuk terhadap sektor pendidikan. Pada tahun 2003, total utang Indonesia mencapai US$ 150 miliar. Jumlah ini melampaui produk domestik bruto (GDP) yang dihasilkan Indonesia. Pada 2004, total pembayaran bunga pinjaman memakan 92,67% total penerimaan negara, yakni sebesar US$ 7,9 miliar. Karena beban pembayaran utang begitu tinggi, maka dampak yang paling terasa oleh masyarakat saat ini adalah pengurangan subsidi untuk berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, dan sebagainya. Akibatnya, biaya pendidikan naik. Beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka berubah status menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara), eufemisme bagi privatisasi, yang intinya membuat pendidikan kemudian berbiaya mahal. Dengan dukungan ketentuan hukum yang menjadi payung legitimasi atas proses ini, masyarakat menjadi lemah untuk menuntut tanggung jawab negara atas penyediaan sarana pendidikan yang dapat dijangkau.

Yang sungguh mengenaskan, utang yang menggunung itu ternyata masih harus ditambah dengan penyakit kronis lainnya, yakni korupsi. Dana pinjaman untuk beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) untuk membantu sektor pendidikan pada saat krisis selain dinilai diskriminatif ternyata juga banyak mengalami kebocoran dan salah sasaran. Temuan Tim Pengendali Program JPS yang diketuai Mar’ie Muhammad memaparkan bahwa salah sasaran program beasiswa SD-SMTA mencapai 60%. Pada saat yang sama pemerintah justru mengucurkan dana BLBI yang mencapai 144 triliun rupiah untuk para pengusaha yang hingga kini penyelesaiannya masih gelap. Dana melimpah yang dikemplang ini sebenarnya dapat menjadi biaya untuk mengatasi masalah pendidikan di negeri ini.

Korupsi merajalela di mana-mana, mulai dari lembaga pemerintah, BUMN, lembaga legislatif, bahkan juga dalam dunia pendidikan. Pengelolaan dana buku ajar, misalnya, oleh Tyas diangkat sebagai salah satu contoh yang diulas dengan cukup terperinci.

Faktor ketiga yang menjadi racun pendidikan di Indonesia, yang menghambat akses kaum miskin untuk memperoleh pendidikan dasar yang baik, adalah inefisiensi dana pendidikan, dana negara, atau dana masyarakat. Karena tak efisien, dana yang memang terbatas itu jauh dari sasaran, bocor ke mana-mana, atau diterima oleh orang yang tidak tepat.

Tyas menyajikan banyak contoh inefisiensi, mulai yang terjadi di badan legislatif, pemerintahan, lembaga pendidikan, hingga masyarakat. Di antara yang digambarkan adalah pemborosan dana akibat pelaksanaan pilkada atau pemilu. Apakah biaya yang dikeluarkan cukup impas dengan harga (pendidikan) demokrasi yang didapat?

Inefisiensi di departemen pendidikan yang juga dibahas Tyas antara lain menampilkan contoh tentang pembangunan gedung SMPN 2 Pasongsongan, Sumenep (Madura). Di situ tersedia sembilan ruang kelas, satu ruang guru, satu ruang perpustakaan, dan satu ruang laboratorium. Padahal, ketika Tyas berkunjung ke sana tahun 2002, sekolah itu hanya memiliki 63 murid—artinya, hanya membutuhkan 3 ruang kelas. Di Madiun dibangun gedung senilai Rp 43 miliar untuk rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang akhirnya mangkrak dan tak digunakan, karena pejabatnya belum siap menjalankan program tersebut. Di sekolah, inefisiensi juga banyak ditemukan, mulai dari program study tour, penyediaan seragam, buku LKS, dan sebagainya.

Namun demikian, Tyas juga mengkritik masyarakat yang juga banyak mengeluarkan dana tak efisien, seperti untuk pulsa telepon seluler yang mungkin sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, atau hal-hal mewah serupa. Baru-baru ini kita juga mendapat informasi dari Masyarakat Peduli Bahaya Tembakau bahwa ternyata rokok telah menggerogoti sumber keuangan rumah tangga miskin karena mereka ternyata membelanjakan 12,4% pendapatannya untuk membeli rokok, dengan mengorbankan gizi keluarga, kesehatan, termasuk pendidikan.

Kekuatan buku ini terletak pada data-data yang disajikan yang begitu melimpah. Dengan bahan kliping berbagai media massa dan sumber lainnya, Tyas meyakinkan pembaca bahwa keterpurukan pendidikan di Indonesia bukan karena dana yang terbatas, tapi lebih karena utang, korupsi, dan inefisiensi. Semua setali tiga uang: menyengsarakan nasib pendidikan masyarakat. Padahal, masalah pendidikan di Indonesia begitu akut, mulai dari soal filosofi dan ideologi pendidikan, inkonsistensi kebijakan, hingga fasilitas yang terbatas atau problem mikro lainnya.

Kelebihan lain buku ini terdapat pada penyajiannya yang bergaya pamflet. Tyas menegaskan pengakuannya tentang hal ini, karena memang buku ini tak cuma ditulis untuk kepentingan pengembangan keilmuan, tetapi untuk pendidikan publik agar masyarakat kritis terhadap hak-hak yang mestinya didapatkan, yakni hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Tyas mengharapkan agar setelah mencerna buku ini, pembaca dapat aktif mendorong perubahan untuk perbaikan pendidikan di negeri ini.

Beberapa hal teknis yang tampak sebagai kekurangan buku ini, seperti beberapa salah ketik atau penyajian data yang kurang mudah dicerna karena tidak dalam bentuk tabel, tak mengurangi nilai substansi gagasan Tyas yang kritis, mendalam, dan menggerakkan.

Tulisan ini dimuat di Harian Jawa Pos, 23 November 2008.

Read More..

Saturday, 22 November 2008

Diguyur Hujan



Kemarin siang, mulai jelang Jum’atan hingga hampir Asar, hujan deras mengguyur Guluk-Guluk dan sekitarnya. Saya tak mengikuti jalan ceritanya sejak awal, karena dari pagi hingga shalat Jum’at saya berada di Prenduan. Saat bertolak pulang dari Prenduan usai Jum’atan, hujan masih gerimis. Tapi saya lihat di langit utara ketika itu mendung begitu tebal.

Saya tiba di rumah sekitar pukul 13.00 WIB, saat hujan masih deras mengguyur. Melewati gang yang memanjang di belakang madrasah, saya harus berjalan dalam genangan air yang tingginya sekitar semata kaki. Sepanjang 70 meter di gang itu, air menggenang tak menemukan tempat keluar. Curahan air dari barat dan utara begitu deras, mengalir terus di jalan kecil ke arah timur ke komplek madrasah di tengah gang yang memanjang utara-selatan itu. Di gang itu sepertinya tak ada saluran yang cukup untuk menampung air dalam volume besar. Jalan di gang yang menuju ke pemukiman penduduk di utara itu dikeraskan dengan semen yang lebarnya sekitar 130 cm. Di sebelah barat jalan, ada ceruk yang bisa berfungsi sebagai selokan, tapi tak seberapa, karena dalamnya tak lebih dari 10 cm. Jadi, air mengalir ke selatan ke arah selokan di pinggir jalan raya.

Setelah melewati gang dan tiba di rumah, ternyata rumah saya juga tak kuasa menghadapi gempuran hujan lebat. Di sudut timur laut serambi rumah, air tampak mengucur menembus langit-langit. Memang, setiap kali hujan deras turun, sudut timur laut serambi ini memang rentan bocor. Meski sudah berkali-kali berusaha dipecahkan oleh “para ahli”, tapi masalah ini tetap tak kunjung beres. Mungkin masalah teknis arsitekturnya yang kurang tepat, seperti halnya emperan Masjid Jamik Annuqayah yang setiap hujan selalu basah terkena air sehingga tak bisa digunakan.

Tampak adik saya tengah menangani masalah air yang bocor itu. Ada beberapa ember yang menampung cucuran air hujan. Suara hujan deras yang membuyur atap dan tanah begitu keras. Andai tak takut sakit, saya ingin sekali berhujan-hujanan.

Tak lama kemudian, perlahan hujan reda. Setelah makan, saya pun keluar jalan-jalan bersepeda menikmati suasana. Dengan polygon-unitoga, saya keluar melewati gang yang sudah tak begitu banyak digenangi air. Ke arah barat sampai di pertigaan Toko Yayasan, saya berbelok ke selatan. Tiba di timur gedung SMA, saya melihat selokan yang meluap dan airnya menggenang cukup luas. Suara arus begitu kuat. Saya sempatkan berhenti untuk mencoba mendengarkan suara air yang kecokelatan itu. Ada pusaran yang mengingatkan saya pada (katanya) foto tsunami Aceh.

Tertarik dengan air yang sepertinya cukup banyak, saya bergerak ke selatan dengan menuntun sepeda saya. Saya berhenti di pojok selatan SMA, dan kembali mengambil gambar di selokan depan Balai Kesehatan PPA. Saat itulah, saya menerima pesan singkat dari Subaidi Nirmala yang mengabarkan bahwa di Nirmala air bah membanjiri area persawahan. Saya terpancing untuk menuju ke sana.

Saya memutuskan untuk lewat jalur-dalam Latee-Lubangsa. Saya kemudian mengayuh sepeda ke selatan, dan berbelok ke barat ke arah Lubangsa. Di depan Kantor Sekretariat PPA, melirik ke lantai kantor, bertanya-tanya apakah air bah di selokan sampai naik ke sana. Belakangan saya ketahui bahwa katanya air sempat mulai mau naik, tapi untung hujan keburu reda.

Tiba di mushalla Latee, saya berbelok ke selatan, ingin melihat selokan besar di Latee yang alirannya juga bermuara ke Nirmala. Ternyata di situ air juga begitu banyak. Menurut Awiek, putranya Kiai A’la, air di situ tadi sempat meluap. Tapi sayang, dia tidak sempat mengambil gambar. Saya membayangkan, betapa banyak air, karena saya yakin selokan itu tingginya melebihi tinggi Peter Crouch, penyerang tim nasional Inggris. Saat saya tiba di situ, sejumlah santri sedang asyik “mandi” di selokan yang cukup dalam.

Saya tak berlama-lama di situ. Saya segera melanjutkan perjalanan ke Nirmala melewati Lubangsa. Di Lubangsa tak ada tanda-tanda istimewa tentang hujan yang lebat. Sejumlah mobil parkir di depan Masjid Jamik. Saat bergerak ke utara melewati depan Masjid, ada mobil pick-up di depan saya yang mengangkut belasan orang tua—sepertinya orang tua santri yang baru mengunjungi anaknya.

Begitu sampai di Nirmala, sepeda saya parkir di jembatan pintu masuk Nirmala. Ada Akhtar, putra sulung Kiai Naqib, yang telanjang dan sedang gendong pada seorang santri. Seperti biasa, dia langsung bicara cas-cis-cus begitu melihat saya mengeluarkan telepon seluler dan siap mengambil gambar.

Dari tempat saya memarkir sepeda, ke arah barat saya bisa melihat genangan air yang begitu luas, dan arus di selokan yang begitu deras. Saya segera ke sana. Beberapa santri tampak masih bermain-main air di area persawahan yang menjadi tempat luapan air selokan.

Saya melihat-lihat lebih detail situasinya. Kata salah seorang santri, air meluap menjadi begitu besar karena ada dinding selokan yang roboh. Belakangan, setelah agak sore, saat air mulai surut, saya bisa melihat dinding selokan yang roboh itu. Di situ juga terlihat sampah-sampah plastik yang tersangkut di antara reruntuhan batu.

Air menjadi begitu besar karena selokan di Nirmala menjadi pertemuan tiga arus besar: dari Latee dan dari Lancaran yang datang dari arah timur, dan dari Lubangsa Putri yang melewati belakang Masjid Jamik. Kedua jalur utama itu sama-sama membawa arus yang sama besarnya.

Saya cukup lama mengambil gambar di wilayah Nirmala. Orang-orang juga banyak yang melihat-lihat suasana. Termasuk santri putri dan beberapa orang tua santri.

Saya mengakhiri perjalanan sekitar 15.20 WIB. Sebelum 16.00 WIB saya sudah harus kembali ke rumah, karena jadwal saya selanjutnya adalah dengan anak-anak Klub Penerjemah di Sabajarin.

Di antara bekas-bekas air hujan, saya mengayuh sepeda melewati jalur utara, melewati tempat pembuangan sampah depan rumah Bapak Haji Zubairi, yang juga dikenal dengan sebutan Taman Kodok. Saat lewat di situ, saya menyaksikan tumpukan sampah yang kebanyakan berupa sampah plastik. Saat itu, terlintas dalam benak saya, bahwa mungkin saja air bah yang begitu besar ini salah satunya juga menjadi tambah dahsyat karena sampah-sampah yang masih belum tertangani secara rapi di sekitar sini. Mungkin juga karena Bukit Lancaran sudah tak mampu lagi menyerap air yang begitu deras menyerbunya di sepanjang siang itu. Bukit Lancaran sudah semakin gersang dan mulai tak menghijau.

Saya berharap ada orang lain yang juga berpikiran serupa. Pikiran yang selanjutnya memantik api kesadaran untuk mulai melakukan sesuatu. Ya, sebuah pekerjaan rumah lain yang juga menunggu penyelesaian dan kepedulian dari semua pihak.

Read More..

Tuesday, 18 November 2008

Nonton Laskar Pelangi

Sore itu, akhirnya saya berkesempatan untuk nonton film Laskar Pelangi. Seusai acara di Sampoerna Strategic Square, saya mengajak Daman untuk nonton di Plaza Semanggi. Ternyata tak hanya Daman, rombongan kami dari Annuqayah yang lain pun tertarik untuk menyaksikan film yang memecahkan rekor penonton itu.

Tidak seperti yang diperkirakan, tak ada antrean panjang di bioskop sore itu. Mungkin sore bukan jam tayang favorit, karena memang ternyata untuk jam tayang berikutnya, penonton sepertinya lebih berjubel mengantre di loket. Kami berenam langsung menikmati pemutaran film berdurasi 2 jam 5 menit itu.

Di antara teman-teman, hanya saya yang tuntas membaca novel itu. Kebanyakan di antara kami bahkan masih belum membacanya. Namun demikian, kami benar-benar dapat menikmati film karya Riri Riza dan Mira Lesmana itu. Saya, yang sudah berbekal berbagai komentar teman atau pakar yang dibaca di koran atas film ini, diam-diam juga berusaha memberikan penghakiman atas karya yang diangkat dari novel fenomenal karya Andrea Hirata tersebut. Tapi terus terang, saya berusaha keras untuk tidak apriori dan bersikap adil membaca film ini.

Karya audio-visual memang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Saya sepakat dengan Slamet Rahardjo Djarot yang juga ambil peran di film itu dan berpendapat bahwa keindahan karya sastra paling banyak hanya dapat diserap 70% dalam karya audio-visual. Nuansa dan mukjizat kata-kata tak mampu ditangkap penuh oleh suara dan gambar. Tapi tentu saja, suara dan gambar punya bahasa tersendiri yang menjadi nilai lebih mereka.

Meski begitu, bukan berarti film Laskar Pelangi ini kemudian menjadi lebih buruk dari novelnya. Menurut saya, Riri Riza telah berhasil menyiasati karakter bahasa khas audio-visual untuk bisa menghasilkan karya yang tak kalah bagus. Yang paling terlihat adalah bagaimana Riri bisa meminimalisasi bagian-bagian hiperbolis dalam novel Laskar Pelangi itu. Riri berhasil lebih membumikan alur cerita.

Saat membaca versi novelnya, saya sulit sekali untuk menerima pemaparan tentang Mahar yang menyanyikan lagu Tennesse Waltz di depan kelas. Adik saya yang cukup lama malang melintang di dunia musik hingga ke wilayah-wilayah yang tak biasa, ketika itu saya tanya dan mengaku tak mengenal lagu itu. Jadi, bagi saya, lagu itu terlalu berat untuk seorang Mahar yang tinggal di pedalaman Belitung. Dan Riri, di film itu, kemudian mendamaikan keberatan saya itu dengan menggantikannya dengan lagu Seroja yang terdengar lebih familiar. Bagi saya ini tampak sebagai pilihan yang bijak.

Yang lainnya adalah kisah perdebatan di forum cerdas cermat antara Lintang dan tim juri. Lagi-lagi, Andrea buat saya berkisah dengan hiperbola. Gagasan tentang teori warna Descartes-Aristoteles-Newton dalam konteks perdebatan yang cenderung filosofis terasa terlampau berat untuk anak dan konteks cerita di sana. Dan Riri kemudian menggantikannya dengan hitung-hitungan yang relatif lebih sederhana. Masih dalam kasus cerdas cermat, Andrea mengisahkannya dengan kurang menegangkan, karena di versi novel dikisahkan bahwa Lintang memborong nyaris semua pertanyaan dengan jawaban yang benar. Tapi Riri membangun suasana yang menegangkan dalam lomba cerdas cermat itu—selain juga nuansa humor dan satir yang khas, seperti juga di bagian yang lain di film itu.

Kemenangan Riri yang lain dalam karyanya itu tampak menguat di bagian akhir film, saat Riri menampilkan adegan perpisahan Lintang dengan teman-temannya. Semua penonton dibuat tersihir, tertegun, dan larut dalam suasana yang sungguh mengharukan itu. Teman di sebelah tampak tak kuasa menyembunyikan kesedihan dan keharuannya.

Begitulah. Di akhir pertunjukan, saya merasa cukup puas dengan film ini. Tentu ada kekurangan yang tak terhindarkan. Penonton film ini ada yang berharap tampilnya bagian-bagian menarik dari novel yang ternyata harus tersingkir—tentu karena harus berkompromi dengan keterbatasan durasi. Tapi, kalau mau jujur, novel pertama Andrea itu pun juga tak lepas dari kekurangan, seperti tiadanya plot (yang padu), ending yang kurang mengesankan, dan lain-lain.

Demikianlah. Gagasan dapat disampaikan melalui berbagai saluran. Dan, kedua karya ini, novel dan film Laskar Pelangi, paling tidak telah sama-sama cukup kuat untuk memberikan gambaran yang cerdas tentang tragedi dan ironi dunia pendidikan di negeri ini.


Baca juga:
>> Sebelum Riri Menghukumku

Read More..

Monday, 17 November 2008

Ke Jogja Tak Mampir di Feri

Pekan yang lalu aku berkunjung ke Jogja. Rencana semula cuma tiga hari, tapi situasi memaksaku untuk tinggal hingga lima hari.

Jogja sekarang nyaris tak lagi menyisakan masa lalu buatku. Tempat-tempat telah banyak berubah, paling tidak dibandingkan dengan dua tahun yang lalu. Di sekitar bekas kosku, di tempat yang masih harus masuk jalan kecil, beberapa ruko telah berdiri dengan aktivitas yang cukup padat. Jalan raya Jogja semakin terlihat metropolis. Bangunan-bangunan baru berdiri dengan gagah, dengan polesan warna-warni yang seperti ingin menampilkan citra maju. Di malam hari, lampu-lampu billboard dan papan nama elektronik bangunan-bangunan itu menambah semarak. Selain pusat-pusat perbelanjaan, seperti Mal Ambarukmo yang seperti ingin menandingi Mal Malioboro, kafe-kafe bermunculan bak jamur di musim penghujan, juga distro, layanan perawatan tubuh, dan juga tempat main futsal.

Selama di Jogja kemarin, aku memang nyaris tak ke mana-mana, karena—sialnya—begitu tiba di sana aku jadi kurang sehat, sakit, sampai muntah-muntah—mungkin karena masuk angin, kehujanan, ditambah cuaca yang tak bersahabat. Jadi, aku tak sempat jalan-jalan dengan puas. Tapi begitulah kesan yang kutangkap dari beberapa kesempatanku keluar. Jogja yang berubah.

Mungkin aku ke Jogja pada saat yang kurang tepat. Musim hujan sudah mulai membuat Jogja nyaris selalu dihampiri gerimis, terutama setiap senja menjelang petang. Dan, bagiku, gerimis di sore hari di Jogja sering mengundang perasaan absurd yang sulit dijelaskan. Seperti saat empat tahun yang lalu saat baru lebaran dan aku sudah harus masuk kantor di saat Jogja masih relatif sepi dan hujan deras selalu datang di sore hari. Seperti saat aku berkemas hendak meninggalkan Jogja kemarin. Perasaan absurd itu muncul kembali dan sulit kuusir.

Jogja yang nyaris tak menyisakan masa lalu itu memang tak sampai membuatku merasa terasing. Tapi ada kalanya aku ingin menapak kembali ke puing-puing masa lalu. Sayang, ke Jogja kemarin aku tak sempat mampir di Feri, angkringan belakang kos yang pernah menjadi tempat nongkrongku. Aku rindu dengan sapaannya, keramahannya, dan kerja kerasnya. Juga tempe bakarnya—tentu.

Ke Jogja tak mampir di Feri memang terasa seperti kurang lengkap. Buatku, Feri adalah salah satu ikon Jogja yang khas. Ia seperti tak pernah bertemu dengan absurditas itu. Ia menjalani hidup dengan begitu riang dan tampak tanpa beban. Setidaknya itu tergambar dari lagu-lagu rege yang melantun dari radio dan atau mulutnya. Mungkin hidupnya sederhana, tapi ia tampak berbahagia. Ia seperti berhasil melawan kutukan absurditas itu.

Ke Jogja tak mampir di Feri, sungguh seperti melewatkan satu pelajaran berharga.

Read More..

Saturday, 1 November 2008

Hutan itu Saudara Kandung Kita


“Suatu masyarakat tidak hanya didefinisikan berdasarkan hasil ciptaannya, namun dari segala hal yang mereka tolak untuk dihancurkan.”

—John Sawhill, mantan Presiden/CEO The Nature Conservancy


Manusia modern hidup semakin menjauh dengan alam. Produk-produk teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu memutus kesadaran akan ikatan suci manusia dengan alam. Manusia seakan menjadi makhluk asing yang tak punya hubungan silsilah apa-apa dengan alam. Karena itu, manusia kemudian merasa seperti tak punya beban untuk mengeksploitasi alam demi memenuhi kepentingannya yang sempit. Tanah, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya dipandang sebagai hadiah yang boleh dipergunakan dengan cara apa saja.


Fenomena terpisahnya kesadaran manusia sebagai keluarga besar alam semesta ini dapat kita saksikan mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga yang lebih luas dan masif. Dalam beraktivitas sehari-hari, kepekaan indera manusia cenderung semakin menyusut. Penglihatan, pendengaran, perasaan, yang semula terlatih menangkap isyarat-isyarat alam yang kemudian ditafsirkan dan dijadikan landasan beraktivitas, kini telah tergerus digantikan oleh perangkat-perangkat teknologi (Vaquette, 2001: 3-7). Jika dahulu orang mengidentifikasi pergerakan waktu dengan panca inderanya, seperti halnya para pelaut yang dipandu oleh bintang, saat ini manusia menggunakan arloji dan berbagai perangkat teknologi serupa. Jika dahulu cuaca diamati dan diramalkan berdasarkan fenomena alam, dan itu menuntut pengaktifan panca indera manusia secara cermat dan total, maka saat ini manusia hanya menerima secara pasif hasil laporan badan meteorologi dan geofisika.


Perangkat teknologi produk peradaban modern melahirkan efek samping negatif berupa penyusutan fungsi penginderaan manusia. Hal ini terjadi karena pada dasarnya teknologi modern berpijak pada kerangka epistemologi Cartesian dengan prinsip clara et distincta (jelas dan terbedakan). Itulah salah satu ciri pembeda peradaban modern dengan peradaban tradisional. Modernitas di antaranya berpegang pada prinsip kepastian. Ia hendak meringkus realitas dengan senjata sains, sehingga segala sesuatu dapat diperhitungkan dengan eksplanasi yang pasti.


Di pedesaan, berbagai permainan tradisional yang banyak mengolah dan mendekatkan anak-anak dengan alam sudah tergantikan dengan permainan modern yang mekanis. Tak ada lagi anak-anak yang bermain pelepah pinang seperti digambarkan Andrea Hirata dalam Laskar Pelangi, gobak sodor, atau mobil-mobilan dari pohon pisang. Gantinya adalah playstation, dan semacamnya (bdk, Anindita, 2006). Dengan begitu, sejak kecil, panca indera kita tak lagi terlatih untuk akrab dengan alam. Karena itu, sejak kecil kita kehilangan kepekaan untuk memahami dan menyadari bagaimana agar alam dapat tetap lestari. Sejak kecil kita tak diarahkan untuk terbiasa berpikir agak panjang saat membuang bungkus permen yang terbuat dari plastik. Kita tak dididik untuk menyadari betapa tanah yang diserbu sampah plastik itu akan menderita karena harus bersusah payah menghancurkan limbah plastik itu hingga waktu puluhan tahun.


Dengan latar kesadaran seperti ini, jangan heran jika kerusakan hutan di negeri kita sangat luar biasa. Buku Rekor Guinness 2008 mencatat Indonesia sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia. Pada tahun 1950, 84 persen daratan di Indonesia—yang disebut Zamrud Khatulistiwa—adalah hutan lebat menghijau. Akan tetapi, pada tahun 2005, angka itu susut menjadi 43 persen. Masih menurut buku Rekor Guinness 2008, dalam satu jam, Indonesia kehilangan hutan seluas 300 lapangan sepak bola. Menurut Greenpeace, dalam separuh abad terakhir, Indonesia telah kehilangan separuh hutannya. Sementara itu, laju penggundulan hutan di Indonesia pada tahun 2003 telah mencapai 3 juta hektar per tahun (Majalah Tempo, 9 Desember 2007).


Kerusakan hutan di Indonesia yang begitu parah ini sejalan dengan pembalakan liar besar-besaran yang tak cukup tertangani secara tegas oleh aparat hukum. Tim Gabungan Markas Besar Kepolisian RI dan Departemen Kehutanan memperkirakan kerugian negara akibat penjarahan hutan mencapai Rp 32,4 triliun per tahun. Akibatnya, beberapa tahun terakhir ini bencara banjir dan longsor begitu sering terjadi. Walhi mencatat bahwa kerugian langsung dan tak langsung akibat banjir dan longsor rata-rata Rp 20 triliun setiap tahun. Data Bakornas Penanggulangan Bencana Alam menunjukkan, sepanjang 2007 terjadi 379 bencana alam, yang 67 persen di antaranya merupakan banjir dan longsor, yang membuat 918 orang meninggal atau hilang serta merusak 200.000 rumah penduduk. Penjarahan hutan secara berjamaah ini melibatkan suatu komplotan besar yang terjaring rapi di antara para cukong, penadah, oknum aparat kepolisian, dan pejabat lokal (Majalah Tempo, 20 April 2008; Guciano, Kompas, 5 Juni 2008).


Kepekaan pemerintah terhadap masa depan hutan di Indonesia terlihat sudah luntur semenjak awal pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sektor kehutanan adalah pemasok devisa paling besar setelah minyak dan gas bumi. Dengan dukungan perangkat Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan bahwa negara memegang kekuasaan atas setiap jengkal hutan, pemerintah tak peduli dengan perluasan kebun sawit yang menghabiskan puluhan juta hektar hutan atau arus permintaan industri kayu dan bubur kertas (74 juta meter kubik per tahun) yang sama sekali tak imbang dengan daya pasok bahan baku hutan yang lestari (20 juta meter kubik per tahun) (Majalah Tempo, 9 Desember 2007).


Tentu saja, di balik berbagai tragedi “ecocide” ini juga terdapat aspek sosial-ekonomi berkaitan dengan masyarakat miskin yang juga menjadi variabel bagi kerusakan hutan (juga aspek politik, tentunya). Meski begitu, selain peranannya yang tak cukup signifikan, hal yang ingin ditekankan di sini adalah soal bagaimana penyikapan seluruh elemen bangsa ini atas masalah kehancuran hutan yang terlihat kurang peka untuk memahami bahwa ini adalah masalah yang serius. Para ilmuwan mencatat bahwa deforestasi menyumbang 20 persen emisi CO2 yang diakibatkan manusia, yang kemudian menimbulkan efek perubahan iklim (atau pemanasan global). Dan perubahan iklim telah memunculkan sejumlah akibat yang mengancam masa depan manusia (lebih lanjut, baca: National Geographic, “Perubahan Iklim”, Edisi Spesial 2008; Majalah Tempo, 27 April 2008, rubrik Lingkungan).


Mengubah keadaan rusaknya hutan dan menumbuhkan kepekaan tentang kesadaran lingkungan yang menipis di kalangan masyarakat kita, jika kembali pada sudut pandang asumsi awal tulisan ini, akan mengantar kita pada upaya untuk membangunkan kembali panca indera kita dari tidur panjangnya yang telah membuatnya lupa akan persaudaraan suci manusia dan alam raya. Manusia harus direkatkan kembali dengan alam. Harus ada upaya-upaya yang padu agar manusia dapat lebih merasakan ikatan primordial ini.


Pada tataran abstraksi etis, kita harus tiba pada titik kesadaran bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk merawat komunitas biotis (termasuk tumbuhan dan hewan) atas dasar pertimbangan bahwa seluruh kehidupan dalam komunitas biotis itu perlu diberi bobot dan pertimbangan moral yang sama. Paradigma ini berupaya menggeser pandangan antroposentrisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat pertimbangan etis—yang cenderung menggiring manusia untuk mereduksi alam sebagai sumber daya ekonomi belaka (Keraf, 2006: 33-74). Pada tataran ontologis seperti dalam kerangka penjelasan Martin Heidegger (Hardiman, 2003: 51-64), kita sepertinya perlu memindah komunitas biotis itu tidak dalam kategori Vorhandenes (benda-benda yang bukan alat, yang tersedia begitu saja), tetapi sebagai Mitdasein, sebagai setara dengan manusia. Sesungguhnya, bila dicermati secara mendalam, modus eksistensi komunitas biotis itu adalah Mitsein (Ada-bersama), sehingga sikap dasar kita sehari-hari terhadapnya mestinya adalah F├╝rsorge (merawat, memelihara, melestarikan).


Paradigma etis ini mesti ditanamkan mulai dari tingkat individu hingga melebar ke anggota masyarakat yang lebih luas. Perubahan paradigma ini adalah perubahan cara pandang atau bahkan perubahan filsafat hidup (pandangan dunia, Weltanschauung). Sebagai sebuah kerangka pandang yang bersifat abstrak, tentu saja ia harus dilabuhkan dalam praktik dan strategi yang lebih konkret. Pada titik inilah, maka pendidikan lingkungan menjadi sebuah isu yang sangat penting dan strategis, untuk menanamkan paradigma baru yang mencerahkan dalam memandang alam dan lingkungan, yakni “untuk mengembangkan kesadaran ekologis yang mengakui kesatuan, keterkaitan dan saling ketergantungan antara manusia, tumbuhan, dan hewan di bumi ini” (Keraf, 2006: 82).


Secara lebih spesifik, pendidikan alam dan lingkungan untuk merangsang kepedulian tentang pelestarian hutan pada tingkat yang paling dini dan mendasar diselenggarakan dengan menghidupkan kembali kepekaan panca indera manusia yang sudah tumpul. Mulai tingkat pendidikan dasar, anak-anak harus diakrabkan dengan alam, sehingga dalam diri mereka nanti akan terpatri bahwa alam adalah saudara kandung kita. Ini adalah inti dari pendidikan penginderaan, yang merupakan strategi awal untuk mendekatkan manusia dengan alam. Dalam pendidikan penginderaan, diasumsikan dua arah komunikasi antara manusia dan alam. Pertama-tama, manusia dilatih untuk dapat menerima secara aktif berbagai informasi dan sapaan alam. Dengan dasar penangkapan dan penerimaan aktif itulah, maka manusia akan dapat mengekspresikan sikap yang ramah terhadap alam (Vaquette, 2001: 11-14).


Anak-anak diajak bermain secara langsung dan menjalin kontak dengan alam. Ekopedagogi dalam hal ini harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Melalui berbagai mata pelajaran, mulai dari biologi, kimia, fisika, geografi, sosiologi, ekonomi, bahkan agama, pendidikan alam ini dapat secara langsung diselenggarakan dengan terjun langsung ke hutan, misalnya. Biasanya, belajar langsung di alam terbuka sangat mungkin menjadi wahana belajar yang bersifat interdisipliner, dengan menjadikan ekopedagogi sebagai perspektif yang ditanamkan secara padu. Dalam bentuk kegiatan yang lebih konkret, anak-anak dapat diajak mengunjungi sumber air dan atau kawasan hutan dekat sekolah, dan mencoba bersama-sama membaca berbagai fenomena alam di situ dengan bermacam sudut pandang mata pelajaran yang berbeda-beda. Sosiologi dan ekonomi memberikan pengamatan tentang bagaimana mata air atau kawasan hutan itu dimanfaatkan secara sosial-ekonomi oleh masyarakat. Pelajaran berbasis sains, seperti biologi dan kimia, memberikan pengamatan ilmiah, berkaitan dengan tingkat ketercemaran, atau analisis-analisis sederhana atas ekosistem di situ. Persentuhan langsung alam seperti ini diharapkan dapat memupukkan kesadaran dan kepedulian mereka untuk ikut menjaga kelestariannya.


Ekopedagogi pada tahap awal memang banyak mengeksplorasi aspek kesadaran subjektif manusia. Ekopedagogi ingin mengajak tiap individu untuk memulai perubahan dari dalam, ingin menyapa manusia untuk lebih peduli dan lebih bertanggung jawab. Dewi Lestari (Pikiran Rakyat, 23 Juli 2006) memberikan contoh yang sederhana tetapi cukup mengena tentang hal ini. Kita sebagai individu, misalnya, didorong untuk menanam dan merawat satu pohon untuk menegaskan pesan moral bahwa kita bertanggung jawab atas suplai oksigen kita masing-masing. Contoh tawaran solusi seperti ini jika diperhatikan sudah beranjak dari tahap pendidikan penginderaan yang sederhana ke tahap upaya penegasan nilai moral akan tanggung jawab dan kepedulian atas alam yang lebih luas. Akan tetapi, keduanya tetap berada dalam kerangka pendekatan subjektif, yakni bagaimana agar manusia dapat merasakan alam sebagai saudara kandungnya.


Dalam ruang lingkup yang lebih luas, penanaman kepedulian atas kelestarian hutan yang berpijak pada asumsi keterlepasan ikatan manusia dengan alam akan menghasilkan rekomendasi untuk mendorong upaya pelestarian hutan dengan penguatan partisipasi masyarakat setempat. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat lokal untuk ikut merawat hutan. Dengan luas 12 persen wilayah daratan bumi yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi, upaya pelibatan masyarakat lokal untuk ikut membantu melindungi alam dan kawasan hutan belakangan semakin disadari urgensinya. Pembentukan taman nasional saja tidak cukup tanpa upaya-upaya yang lebih serius untuk mengajak masyarakat setempat menjaga kelestarian hutan. Apalagi, masyarakat lokal yang tinggal dekat hutan biasanya memang telah memiliki kearifan lokal yang bersifat kultural dan disosialisasikan secara turun-temurun untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem (dan hutan pada khususnya) di wilayah mereka. Konsep alas tutupan, misalnya, merupakan salah satu khazanah masyarakat lokal di wilayah Gunung Merapi yang menggambarkan upaya mereka menjaga keseimbangan hutan (Anindita, 2006: 22-24, xx).


Menyelamatkan hutan dengan pelibatan masyarakat terbukti menjadi kunci penting dalam upaya konservasi yang sukses. Sebuah data mengemukakan bahwa 91 persen dari 600 lebih kawasan perlindungan laut di Filipina dikelola masyarakat setempat, dan sebagian besar terinspirasi oleh kisah sukses masyarakat nelayan di Pulau Apo Filipina dalam merawat ekosistemnya (National Geographic, “Detak Bumi”, Edisi Spesial 2008).


Di Indonesia, upaya semacam ini sebenarnya sudah dimulai di beberapa kawasan. Masyarakat Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, misalnya, dengan didampingi oleh Yayasan Kaliandra Sejati, telah aktif ikut menjaga hutan pinus di kawasan itu. Perhutani setempat telah menyerahkan pengelolaan hutan produksi di sana kepada masyarakat, dengan syarat-syarat tertentu dan dengan pendampingan dari Kaliandra. Langkah seperti ini juga telah ditempuh Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam mengelola hutan pendidikan yang mereka miliki (Majalah Tempo, 6 April 2008, rubrik Lingkungan).


Langkah ini pada dasarnya kembali kepada asumsi awal yang hendak dibangun tulisan ini bahwa baik individu maupun masyarakat harus direkatkan kembali dengan alam. Mereka harus dapat merasakan secara nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari bahwa keseimbangan dan kelestarian alam adalah tanggung jawab yang harus dipikul bersama, agar kemudian mereka tiba pada kesimpulan yang terpatri kuat bahwa hutan adalah saudara kandung manusia.


Pendekatan sudut pandang seperti ini, sekali lagi, bertolak dengan menitiktekankan solusi pada aspek subjektif manusia, untuk menarik empati manusia dengan alam dan hutan secara lebih dekat. Tentu saja, solusi lain yang bersifat objektif, seperti penegakan hukum yang tak bisa ditawar-tawar lagi, atau jeda kegiatan penebangan hutan (moratorium logging, seperti yang mulai diterapkan di Aceh dan Papua), merupakan langkah yang tak kalah penting dilakukan. Akan tetapi, upaya menanamkan paradigma baru untuk mendekati alam dan hutan secara lebih holistik memiliki nilai penting yang lebih bermakna karena ia diharapkan dapat menjadi landasan cara pandang yang kokoh dalam mendekati masalah-masalah lingkungan dan kehutanan, sehingga hasilnya akan dapat terlihat mulai dari langkah kecil dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari, hingga dalam membaca kasus-kasus yang berimplikasi lebih luas di masyarakat.


Pendekatan subjektif ini dapat dikatakan sangat dekat dengan gagasan-gagasan yang diusung oleh ekofeminisme, yang berusaha menghidupkan kembali prinsip-prinsip feminin (kedamaian, kasih, kebersamaan), yang tersingkir akibat epistemologi patriarki yang berkarakter mendominasi, mendistorsi, dan mereduksi realitas, sehingga hutan, misalnya, hanya dilihat sebagai himpunan komoditas kayu bernilai material (bdk, Shiva, 1997: 49-69). Dengan cara ini, yang akan lahir kemudian adalah sebuah gerakan environmentalisme yang berperspektif gender, yang hendak menyeimbangkan antara potensi produksi dan konservasi, dan merayakan persaudaraan sejati manusia dan bumi pertiwi (Mother Nature).


Wallahualam.


Bahan Bacaan

Anindita, Aditya Dipta (Ed.), 2006, Alamku tak Seramah Dulu: Cerita tentang 5 Anak yang Bertahan di Tengah Lingkungan yang Berubah, YOI, Jakarta.

Guciano, Marison, “Ecocide!”, Harian Kompas, 5 Juni 2008.

Hardiman, F. Budi, 2003, Heidegger dan Mistik Keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein und Zeit, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Keraf, A. Sonny, 2006, Etika Lingkungan, Cetakan Ketiga, Penerbit Kompas, Jakarta.

Lestari, Dewi, 2006, “Satu Orang Satu Pohon”, Harian Pikiran Rakyat, 23 Juli 2006.

Majalah Tempo, 9 Desember 2007, rubrik Laporan Utama.

Majalah Tempo, 6 April 2008, rubrik Lingkungan.

Majalah Tempo, 20 April 2008, rubrik Laporan Utama.

Majalah Tempo, 27 April 2008, rubrik Lingkungan.

National Geographic, “Perubahan Iklim”, Edisi Spesial 2008.

National Geographic, “Detak Bumi”, Edisi Spesial 2008.

Shiva, Vandana, 1997, Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di India, Penerjemah: Hira Jhamtani, YOI, Jakarta.

Vaquette, Philippe, 2001, Belajar Mencintai Alam: 43 Permainan yang Menggugah Penginderaan pada Alam untuk Anak-Anak Usia 5 sampai 12 Tahun, Penyadur: D.M. Wirawati Suharno, Penerbit Djambatan, Jakarta.



Tulisan ini dimuat di Harian Online Kabar Indonesia.


Baca juga:

>> Krisis Lingkungan, Krisis Spiritualitas

>> Menyemai Pendidikan Lingkungan di Sekolah

>> Manusia dan Krisis Lingkungan

>> Sepekan di Kaliandra


Read More..